menurut UU CK, Lembaga Pendidikan tdk diwajibkan untuk melakukan permohonan perizinan melalui oss, sementara pada OSSv1.1 saat ini sdh banyak yang mengurus izin. Apakah pada OSS-RBA tetap sama?

Di lampiran 2 PP No. 5/2021 terkait sektor pendidikan memang tidak diatur (mengenai pendidikan dan kebudayaan) melalui lembaga OSS, artinya memang tidak ditanamkan di sistem OSS RBA, jadi dilakukan di luar sistem.