DPMPTSP Kabupaten Pekalongan

Home Profil Informasi Online System Download Layanan MPP Aduan

Selasa (28/7) DPMPTSP Kabupaten Pekalongan menerima kunjungan kerja dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen dalam rangka studi banding terkait pelayanan perijinan dan kemudahan investasi di daerah.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan khususnya mengenai penyelenggaraan layanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pekalongan, Bapak Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., yang menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antardaerah.

Kemudian dilanjutkan dengan sesi sharing. Dalam forum ini, kedua pihak saling bertukar informasi mengenai tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah serta mengulas sejumlah langkah yang telah diterapkan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Mulai dari aspek regulasi, proses perizinan, hingga upaya peningkatan realisasi investasi.

Melalui kegiatan studi banding ini, diharapkan terjalin kerjasama yang dapat meningkatkan kualitas perizinan dan penanaman modal yang lebih efektif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Selasa, 28 Juli 2026

Mau mulai usaha? Jangan lupa, langkah pertama yang penting adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)✅

NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang menjadi dasar legalitas usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengakses berbagai kemudahan, mulai dari pengurusan perizinan, pembiayaan usaha, hingga program pemberdayaan dari pemerintah.

Mengurus NIB juga mudah, lho. Lewat sistem OSS RBA, NIB akan langsung terbit🙌🏻

Tapi perlu diingat, untuk usaha dengan tingkat risiko menengah dan tinggi tetap perlu mengurus PBUMKU ya!

Masih bingung terkait NIB? Silakan datang langsung ke gerai OSS RBA di MPP Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan pendampingan pada jadwal berikut:
🗓️ Senin–Kamis: 08.00–15.00 WIB
🗓️ Jumat: 08.00–11.00 WIB

Yuk, segera urus NIB-mu!😉

Rabu, 22 Juli 2026

35

Dukung UMKM Naik Kelas

[Gambar]
[Gambar]
Dukung UMKM Naik Kelas, LKPP RI Bersama Pemkab Pekalongan Gelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha!
 
Hotel Nirwana, 16 Juli 2026 – Dalam rangka memperkuat pilar ekonomi daerah, LKPP RI berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha UMKM di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan yang diikuti oleh 150 pelaku usaha ini dibuka langsung oleh Plt. Bupati Pekalongan, Bapak Sukirman.
 
Dalam arahannya, Bapak Sukirman menekankan pentingnya kegiatan ini agar setiap proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah dapat berjalan normatif dan sesuai aturan yang berlaku. Beliau berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik demi mewujudkan UMKM yang sah, legal secara hukum, serta mampu tumbuh dan berkembang pesat.
 
"Pertumbuhan UKM di Kabupaten Pekalongan saat ini menunjukkan tren peningkatan yang positif, yang dibuktikan dengan kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan. Saya juga berharap, setiap acara ke depan dapat selalu menggunakan produk dan kuliner khas dari UMKM Kabupaten Pekalongan," ujar Plt. Bupati Pekalongan.
 
Turut hadir dalam acara ini Bapak M. Aris Supriyanto (Deputi Bidang Pengembangan Strategi Kebijakan LKPP RI) yang mendampingi jalannya komitmen besar ini.
 
Akses Pengadaan & Peluang Emas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Sesi materi diawali oleh Kabag PBJ Setda Kabupaten Pekalongan, Bapak Zaenuri, S.T., M.T., dengan tema "Peluang PBJ bagi UMKM di Kab. Pekalongan". Beliau memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten pada dasarnya adalah sebuah "rumah tangga berskala besar" dengan kebutuhan belanja yang tinggi untuk mendukung operasional pemerintahan.
 
Oleh karena itu, ini menjadi peluang emas bagi pelaku UMKM lokal untuk menangkap pasar tersebut dengan segera mendaftarkan produk mereka ke dalam E-Katalog.
 
Transformasi Perizinan: Hapus Paradigma Ribet Lewat OSS-RBA
Materi kedua disampaikan oleh Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pekalongan, Bapak Anis Rosidi, S.Sos., , yang mengupas tuntas mengenai "Transformasi Legalitas UMKM dan Akses Pengadaan Pemerintah".
 
Bapak Anis Rosidi, S.Sos.,  menyoroti stigma lama di masyarakat bahwa mengurus izin itu rumit, sehingga banyak pelaku usaha enggan melegalkan usahanya. Padahal, menjalankan usaha tanpa legalitas sangatlah rentan:
 * Membatasi ruang gerak dan skala perkembangan usaha.
 * Tidak terlindungi secara hukum.
 * Mutlak tidak bisa masuk ke dalam sistem pengadaan LKPP.
 
Sebagai bentuk perlindungan dan dukungan nyata, Pemkab Pekalongan menerapkan dua kebijakan utama, yaitu Deregulasi dan Debirokrasi, salah satunya melalui implementasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).
 
Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, proses perizinan kini menjadi jauh lebih mudah, mandiri, dan memiliki kepastian waktu yang jelas (SLA Fiktif Positif). Sistem ini mengelompokkan usaha berdasarkan tingkat risikonya:

 1. Risiko Rendah & Menengah Rendah (MR): Perizinan/NIB akan otomatis langsung terbit.
 2. Menengah Tinggi (MT) & Tinggi (T): Memerlukan proses verifikasi lanjutan.
 
"NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah kunci dari segalanya. Selain sebagai identitas resmi, NIB kini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API). Tanpa NIB, pelaku usaha tidak akan bisa mengakses pengadaan barang dan jasa pemerintah," tegas Plt. Kepala DPMPTSP.
 
UMKM adalah tonggak utama ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen penuh untuk terus mempermudah akses perizinan agar UMKM di Kota Santri semakin kuat, tangguh, dan berdaya saing tinggi.
 
Jika Bapak/Ibu pelaku usaha mengalami kesulitan atau membutuhkan pendampingan dalam pengurusan izin mandiri secara online, jangan ragu untuk datang langsung ke:
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pekalongan
Jl. Sindoro No. 6, Kajen.
Whatsapp : 0851-7107-9911
 
Petugas kami siap melayani dengan ramah, cepat, dan transparan! 

Kamis, 16 Juli 2026

39

Reminder Penyampaian LKPM Triwulan II

🚨 REMINDER LKPM – TERSISA 3 HARI LAGI⏳

Halo, Pelaku Usaha! 👋

Batas waktu penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tinggal 3 hari lagi.

Segera sampaikan LKPM Anda melalui OSS. Jika masih mengalami kendala, DPMPTSP Kabupaten Pekalongan siap memberikan pendampingan.

📍 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pekalongan
🕗 Senin–Rabu: 08.00–16.00 WIB
🕗 Kamis: 08.00–15.30 WIB
🕗 Jumat: 08.00–11.30 WIB

📞 Call Center DPMPTSP Kabupaten Pekalongan
0851-7107-9911 atau 0823-2828-9515

Sampaikan LKPM tepat waktu dan bersama kita wujudkan iklim investasi yang tertib, mudah, dan berkualitas di Kabupaten Pekalongan.

Senin, 13 Juli 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2026 pada Selasa, 8 Juli 2026, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Lantai 1.

Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggara oleh Plt. Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Pekalongan, Ika Widya Rosalina, S.E. Dalam laporannya, disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha mengenai regulasi perizinan berusaha yang terus berkembang dan dinamis.

Dilanjutkan oleh sambutan Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pekalongan, Bapak Anis Rosidi, S.Sos., M.Si. yang sekaligus membuka acara secara resmi. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi perizinan dengan sistem OSS RBA.

Pada kegiatan ini, peserta mendapatkan tiga materi utama, yaitu:
📌 Persetujuan Lingkungan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 oleh Djam'iyah, S.H., M.Kn.
📌 Implementasi KBLI 2025 Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025 oleh Panggih Priambodo, S.Kom.
📌 Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Riyanto, S.Pd.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif dengan peserta.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha semakin memahami ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko serta mampu memenuhi kewajiban pelaporan sesuai regulasi yang berlaku.

#DPMPTSPKabupatenPekalongan #OSSRBA #PerizinanBerusaha #LKPM

Rabu, 8 Juli 2026

Senam bersama sebagai wujud komitmen menjaga kebugaran, memperkuat kebersamaan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat🤝

Tubuh sehat, pikiran segar, pelayanan pun semakin prima✨

Jumat, 3 Juli 2026