Artikel

Penilaian kepatuhan dilakukan oleh Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB dengan penilaian inspeksi lapangan, dan pemantauan laporan berkala

Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis

Ketika perusahaan sudah melakukan pengisian surat pernyataan siap operasional dan/atau komersial

1. Pelaku Usaha;
2. Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB; dan
3. aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.

Pelaporan dilakukan atas dasar NIB di tahap konstruksi

1. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
2. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
3. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran sedang dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu berupa:
a.peringatan tertulis pertama dan terakhir;atau
b.Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.

KP3A dan KPPA wajib menyampaikan laporan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 setiap 6 (enam) bulan secara daring melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS, dengan periode penyampaian sebagai berikut:

1. Laporan Semester I: paling lambat disampaikan tanggal 10 Juli tahun berjalan; dan
2. Laporan Semester II: paling lambat disampaikan tanggal 10 Januari tahun berikutnya.