Artikel

Hak Akses dapat diperoleh Pelaku Usaha setelah mendaftar NIB melalui sistem OSS.

Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikoordinasikan oleh:

1. BKPM atas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
2. DPMPTSP provinsi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
3. DPMPTSP kabupaten/kota atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
4. Administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK; dan
5. Badan Pengusahaan KPBPB atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KPBPB

Apabila dalam pelaksanaan inspeksi lapangan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, maka lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Yang kemudian BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan tersebut.

Dalam hal Pelaku Usaha di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan dilengkapi dengan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha dan BAP dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan hanya ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan.

1. kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/ataubadan pengusahaan KPBPB untuk melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Pelaku Usaha untuk melakukan klarifikasi, dalam hal pengaduan ditujukan kepada Pelaku Usaha.

Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan yang dapat diunduh oleh pelaksana inspeksi lapangan pada Sistem OSS.

1. Pencabutan dilakukan secara daring melalui sistem OSS dengan validasi data meliputi:
   1. Identitas kepala kantor, kepala badan usaha luar negeri lainnya, atau penanggung jawab yang telah ditunjuk;
   2. NPWP kantor perwakilan atau NPWP badan usaha luar negeri lainnya validasi dengan sistem Pajak; dan
   3. Izin kantor perwakilan atau izin badan usaha luar negeri lainnya validasi oleh OSS.
2. Permohonan Pencabutan dilakukan dengan melengkapi data sebagai berikut: a. surat pernyataan di atas meterai dari kepala kantor perwakilan atau direksi perusahaan di negara asal yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain di Indonesia; b. surat perintah atau pernyataan dari Direksi Perusahaan di negara asal tentang penutupan kantor perwakilan; dan c. laporan kantor perwakilan periode terakhir.
3. Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri lainnya
4. Pencabutan dinotifikasi kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.