Artikel

Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha. Pengawasan rutin dilakukan secara berkala, sedangkan pengawasan insidental dilakukan sewaktu-waktu atas keadaan tertentu.

Penyampaian LKPM dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.

Instansi yang berwenang terkait kegiatan Pengawasan Penanaman modal:

1. Pemerintah Pusat dilakukan oleh Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah provinsi atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ruang lingkup kegiatannya di daerah kabupaten/kota;
4. Badan pengusahaan KPBPB atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KPBPB; dan
5. Administrator KEK atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KEK.

Pemerintah Pusat dilakukan oleh Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Permohonan pembukaan blokir dapat dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

Perbedaannya yaitu pada LKPM tahap operasional dan/atau komersial terdapat tambahan isian, yaitu pada Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran per Tahun dan Kewajiban Perusahaan.

Ya, pembatalan akan dinotifikasi kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukan adanya ketidaksesuaian Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB menindaklanjutinya dengan memberikan pembinaan, rekomendasi perbaikan, dan/atau sanksi.

Betul, perusahaan dapat menyampaikan permasalahan penanaman modal pada kolom permasalah