Artikel

Inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:

1. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
2. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

1. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
2. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Apabila hasil penilaian atas pengawasan rutin sebelumnya dinilai patuh maka untuk risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan. Sedangkan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha di lokasi proyek.

1. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
2. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
3. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.

Sudah tidak ada lagi kolom sumber pembiayaan dalam isian LKPM

LKPM telah diverifikasi dan harus diperbaiki oleh Pelaku Usaha

Sistem OSS akan menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada setiap instansi pelaksana 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan.

Tata cara pelaporan LKPM terdapat di petunjuk teknis pelaporan LKPM

Pelaku usaha dapat segera melaporkan LKPM secepatnya sebelum tiba periode pelaporan berikutnya