Artikel

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 46

1. BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:
   1. tidak memenuhi salah satu kewajiban pelaku usaha;
   2. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab ; dan/atau
   3. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha Risiko menengah tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha dan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha.
3. Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha Risiko tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin.

LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Akan dikenakan pelanggaran ringan dan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal merupakan laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Ketika Pelaku Usaha sudah menyelesaikan tahap persiapan usaha (pengurusan izin dan pembangunan/konstruksi) dan sudah siap/telah berproduksi komersial/operasional

1. pengadaan tanah;
2. pembangunan bangunan gedung;
3. pengadaan peralatan atau sarana;
4. pengadaan sumber daya manusia;
5. pemenuhan standar usaha; dan/atau
6. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk: 1) pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan 2) pembiayaan operasional selama masa konstruksi.

Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan.
2. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Diisi pada kolom Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan yaitu apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada saat periode berjalan.