Dalam hal verifikasi membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga OSS melakukan pemblokiran Hak Akses terhadap Pelaku Usaha atau aparatur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB.
Senin, 24 Juni 2024
Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan laporan berkala dan inspeksi lapangan yang terjadwal dan terkoordinasi.
Pengawasan insidental adalah pengawasan sewaktu-waktu karena keadaan tertentu berupa inspeksi lapangan dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
Senin, 24 Juni 2024
Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Pelaku Usaha akan mendapatkan pemberitahuan melalui sistem OSS apabila akan dilakukan inspeksi lapangan ke lokasi pelaku usaha
Senin, 24 Juni 2024
Apabila terjadi Keadaan Kahar, hasil inspeksi lapangan yang telah dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan ini dan pelaksana inspeksi lapangan dapat menginput hasil inspeksi lapangan ke dalam Sistem OSS setelah berakhirnya Keadaan Kahar.
Senin, 24 Juni 2024
Senin, 24 Juni 2024
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan dilengkapi dokumen pendukung.
Senin, 24 Juni 2024
Tidak. Pelaku Usaha PMDN juga wajib menyampaikan LKPM, kecuali Pelaku Usaha mikro dan yang bergerak di bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
Senin, 24 Juni 2024
Senin, 24 Juni 2024
Saat status LKPM adalah disetujui yaitu ketika LKPM telah diverifikasi dan penginputan LKPM dinyatakan benar.
Senin, 24 Juni 2024