Artikel

Jika dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.

Indikator Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha:

1. Indikator kepatuhan teknis yang diperoleh dari pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha;
2. Indikator kepatuhan administratif yang diperoleh dari pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

Ya. Pelaku Usaha dapat mencari LKPM periode pelaporan sebelumnya dengan melakukan filter pada menu pencarian dan memilih periode pelaporan yang ingin dilihat.

Indikator yang dilakukan penilaian adalah:

1. kepatuhan atas pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha.
2. kepatuhan admnistratif yang meliputi realisasi penanaman modal; penyerapan tenaga kerja Indonesia; kepatuhan penggunaan fasilitas, insentif, dan kemudahan lainnya dalam rangka penanaman modal; dan kepatuhan atas kewajiban kemitraan.

Daftar pertanyaan pada Sistem OSS memuat informasi paling sedikit:

1. standar pelaksanaan pelaksanaan kegiatan usaha;
2. kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
3. kewajiban atas penyampaian laporandan/atau pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal.

Prosedur inspeksi lapangan:

1. Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha;
2. Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahunan yang disusun oleh Koordinator Pengawasan (BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB) dan atas usulan dari Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
3. Pelaksana inspeksi lapangan menginput surat tugas ke dalam sistem OSS paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
4. Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
5. Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha di lokasi proyek;
6. Pelaksana inspeksi lapangan menginput BAP ke dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dengan mengisi form elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan untuk setiap kegiatan usaha;
7. Khusus bagi pengawasan insidental atas keadaan tertentu, inspeksi lapangan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha;
8. Surat tugas dan BAP inspeksi lapangan insidental diinput ke dalam sistem OSS setelah setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.