Artikel

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 Pasal 31 ayat 2 NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai: a. angka pengenal impor; b. hak akses kepabeanan; c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

Berdasarkan PP 22 2021 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci, yang selanjutnya disebut RPL Rinci, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal kawasan

Berdasarkan PP 22 2021 Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat

Sistem OSS atas nama Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya, membatalkan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

Siap operasional, pada saat perusahaan sudah siap untuk menghasilkan produk.

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 Pasal 10 ayat 8 Lembaga OSS menerbitkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berdasarkan: a. tingkat risiko; b. ketentuan bidang usaha penanaman modal; c. ketentuan minimum investasi; dan d. ketentuan permodalan

Berdasarkan Peraturan BKPM 4 2021 Badan usaha luar negeri yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling sedikit terdiri atas: a. pemberi waralaba dari luar negeri; b. pedagang berjangka asing; c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan d. bentuk usaha tetap.

Untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar usaha dan standar produk melalui Sistem OSS