Artikel

1. pengadaan tanah;
2. pembangunan bangunan gedung;
3. pengadaan peralatan atau sarana;
4. pengadaan sumber daya manusia;
5. pemenuhan standar usaha; dan/atau
6. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk: 1) pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan 2) pembiayaan operasional selama masa konstruksi.

Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan.
2. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Diisi pada kolom Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan yaitu apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada saat periode berjalan.

Dalam hal sanksi atas pengaduan telah dipenuhi, Pelaku Usaha atau aparatur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir Hak Akses kepada Lembaga OSS.

1. LKPM tahap konstruksi/persiapanbagi kegiatan usaha yang belum berproduksidan/atau beroperasi komersial
2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.

Modal kerja hanya diisi sekali ketika Pelaku Usaha sudah siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu turnover pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biayaoperasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead Pelaku Usaha. Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali)."

Pemantauan merupakan salah satu bentuk pengawasan untuk melakukan pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala yang menjadi kewajiban Pelaku Usaha. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha harus melihat kembali apakah status LKPM sudah disetujui, apabila sudah disetujui maka email tersebut diabaikan. Namun, apabila status perlu perbaikan, maka Pelaku Usaha wajib memperbaiki dan mengirimkan LKPM kembali.

1. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
2. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;
3. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
4. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha