Artikel

Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang memiliki kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau lebih dari 1 (satu) lokasi usaha, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan/atau masing-masing lokasi proyek.

Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. memberikan tanggapan atas sanksi administratif melalui Sistem OSS; dan/atau
2. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LKPM tahap pembangunan/konstruksi bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi/beroperasi komersial sedangkan LKPM tahap produksi/operasi komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi/beroperasi komersial

Pelaporan dilakukan atas dasar NIB

Pembubaran badan usaha dilakukan atas dasar:
a. permohonan Pelaku Usaha; atau
b. penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengawasan rutin dilakukan melalui pemantauan laporan berkala yang menjadi kewajiban Pelaku Usaha dan pelaksanaan inspeksi lapangan yang terjadwal dan terkoordinasi.