Artikel

Rencana tata ruang disediakan oleh Subsistem Pelayanan Informasi melalui integrasi dengan sistem yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.

Pemberian hak akses diterbitkan dan disampaikan melalui surel Pelaku Usaha selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah permohonan hak akses diterima.

Pengecekan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas status konfirmasi status wajib pajak yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak

Pelaku Usaha Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri lainnya mengajukan permohonan hak akses dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala Kantor Perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala Kantor Perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.

1 hak akses akan diberikan untuk 1 NIB. Jika 1 orang memiliki usaha perseorangan dan badan usaha, maka masing-masing akan mendapatkan 1 hak akses.

Hak akses diberikan dalam bentuk kode akses berupa kombinasi angka dan huruf yang merupakan kunci untuk dapat mengakses subsistem Perizinan Berusaha dan subsistem Pengawasan dalam Sistem OSS

Permohonan diajukan dengan mengisi data permohonan hak akses penggunaan Sistem OSS dengan mengisi paling sedikit:
a. Nama Pelaku Usaha;
b. NIK/nomor paspor yang masih berlaku/akta perusahaan/nomor pendaftaran;
c. Kedudukan dalam badan usaha, apabila non perseorangan; dan
d. Alamat surel Pelaku Usaha.

Lembaga OSS memberikan hak akses kepada:

1. Pelaku Usaha;
2. Kementerian/Lembaga; dan
3. DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB.