Artikel

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 18 ayat 7 bahwa laporan disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung.

Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha atas pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah Provinsi/Kab/Kota sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.

Dalam kegiatan inspeksi lapangan perangat kerja yang diperlukan:

1. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
2. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
3. surat pemberitahuan kunjungan;
4. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
5. BAP; dan
6. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala, dengan ketentuan:

1. bagi pelaku usaha skala kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan.
2. bagi pelaku usaha skala menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Tidak wajib. LKPM wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha kecil dengan modal usaha Rp 1 – 5 Miliar yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan
2. b. Pelaku Usaha menengah dengan modal usaha Rp 5 – 10 Miliar dan Pelaku Usaha besar dengan modal usaha > Rp 10 miliar yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Sepanjang pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dipenuhi, maka tetap dapat dilaksanakan kegiatan usahanya. Namun, Jika dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku, maka fungsi pengawasan dan sanksi akan dilaksanakan, selain itu dalam Sistem OSS ada juga fitur pengaduan masyarakat yang dapat dijadikan basis dalam pelaksanaan pengawasan insidentil.

Penyampaian LKPM oleh pelaku usaha dilakukan untuk setiap tingkat risiko yaitu:

1. Bagi pelaku usaha skala kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan
2. Bagi pelaku usaha skala menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).