Artikel

Yang dimaksud pelanggaran ringan adalah:

1. Pelaku Usaha tidak melakukan kewajibannya
2. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut
3. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil
4. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS
5. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha atau
6. Terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.

Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan informasi kepada koordinator sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

Pengawasan insidental dilakukan dengan cara inspeksi lapangan sewaktu-waktu atas keadaan tertentu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.

Dalam hal Sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual. Pelaksana inspeksi lapangan melaporkan kegiatan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari setelah inspeksi lapangan dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 64 ayat 1 bahwa jika OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar (force majeure) pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat dilakukan secara manual.

Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi lapangan wajib:

1. memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
2. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan/atau
3. tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha

Hasil pengawasan perizinan berbasis risiko ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:

1. Pembinaan
2. Perbaikan dan
3. Penerapan sanksi yang diinput ke dalam sistem OSS.