Artikel

Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat dilakukan secara manual apabila OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar (force majeure).

Biaya yang diperlukan Administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB dalam melakukan kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko antara lain terkait biaya akses internet, biaya perjalanan pada saat inspeksi lapangan, biaya operasional dalam melakukan sosialisasi, dan biaya operasional lainnya dalam melakukan kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko yang dibebankan pada anggaran Administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB.

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

1. laporan Pelaku Usaha; dan
2. inspeksi lapangan.

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 18 ayat 7 bahwa laporan disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung.

Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha atas pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah Provinsi/Kab/Kota sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.

Dalam kegiatan inspeksi lapangan perangat kerja yang diperlukan:

1. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
2. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
3. surat pemberitahuan kunjungan;
4. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
5. BAP; dan
6. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala, dengan ketentuan:

1. bagi pelaku usaha skala kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan.
2. bagi pelaku usaha skala menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Tidak wajib. LKPM wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha kecil dengan modal usaha Rp 1 – 5 Miliar yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan
2. b. Pelaku Usaha menengah dengan modal usaha Rp 5 – 10 Miliar dan Pelaku Usaha besar dengan modal usaha > Rp 10 miliar yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).