Artikel

Dasar Hukum

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
• Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
• Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
• Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.

Persyaratan 

• Scan Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP (asli);
• Scan e-KTP (asli);
• Scan NPWP Lembaga (asli);
• Scan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan (asli).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

• Pengajuan permohonan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pekalongan melalui aplikasi SICANTIK CLOUD.
• Penelitian persyaratan oleh petugas Front Office.
• Entri Data oleh petugas Back Office.
• Verifikasi oleh atasan.
• Penetapan izin.
• Tanda Tangan Elektronik;
• Penerbitan izin.

[Gambar]

Jangka Waktu 

5 (Lima) hari kerja sejak berkas dinyatakan LENGKAP dan BENAR.

Biaya / Tarif 

Rp 0,- (Nol Rupiah)

Produk Layanan

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

Komputer, Printer, Scanner, Alat Tulis, Meja Kursi Kerja dan Jaringan Internet yang memadai.

Kompetensi Pelaksana

• SDM yang memahami Peraturan dan memiliki Pengetahuan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
• SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka dan bertanggungjawab dan santun kepada pihak yang memerlukan.

Pengawasan Internal

Helpdesk DPMPTSP dan Kepala DPMPTPSP Kabupaten Pekalongan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

[Gambar]

Jumlah Pelaksana 

1 Orang

Jaminan Pelayanan

Pelayanan Secara ONLINE menggunakan aplikasi SICANTIK CLOUD

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Tersedia CCTV dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Evaluasi Kinerja Pelayanan

Setiap sebulan sekali

[Gambar]

VIDEO CALL ASISTENSI SOLUSI PERIZINAN ONLINE KALA PANDEMI

Kabupaten Pekalongan adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berlokasi di Jalur Pantai Utara Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 Kecamatan, dimana masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai pedagang dan petani. Pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan berkualitas menjadi kebutuhan para pelaku usaha..

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, untuk mengatasi adanya pandemi covid-19, dimana masyarakat dilarang berkumpul di suatu tempat dalam jumlah besar dan mengurangi pelayanan tatap muka, maka DPMPTSP dan Naker Kabupaten Pekalongan meluncurkan pelayanan online melalui asistensi video call yang kami beri nama "VIA SUPER OKE" Video Call Asistensi Solusi Perizinan Oline Kala Pandemi.

Layanan ini memanfaatkan media sosial whatsApp yang sudah familiar di masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah bagi pengusaha yang ingin membuat izin kala pandemi covid-19 tanpa harus ke Kantor DPMPTSP dan Naker Kabupaten Pekalongan.

Inovasi ini diharapkan benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama masyarakat UMKM yang tersebar di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

CallCentre WhatsApp : 0823 24422 911

[Gambar]

PIRT merupakan izin produksi pangan berskala industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan pangan tertentu. PIRT ini juga berfungsi sebagai izin edar dari suatu produk pangan. Produk pangan yang telah memiliki PIRT dapat secara legal diedarkan dan dipasarkan kepada konsumen maupun masyarakat luas. Dengan memiliki izin PIRT, Industri Rumah Tangga dapat memasarkan produk pangannya dengan jalur distribusi yang lebih luas termasuk di toko-toko modern. Oleh karena itu, Izin PIRT ini sangat penting untuk dimiliki oleh Industri Rumah Tangga guna memperluas jaringan pemasaran sekaligus menarik kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk pangan yang diproduksi sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli produk pangan tersebut.

Kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan yang memiliki usaha di bidang pangan dalam skala industri rumah tangga dan belum memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), pelaku IRT dapat mengajukan izin PIRT kepada Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja dengan membawa kelengkapan dokumen persyaratan termasuk surat rekomendasi PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

Dokumen Persyaratan Permohonan Izin PIRT pada DPM PTSP & NAKER Kab. Pekalongan
1. Fotocopy KTP
2. Daftar Pangan yang digunakan dalam proses
3. Proses pengolahan
4. Contoh labelling
5. Fotocopy sertifikat penyuluhan keamanan pangan (PKP)
6. Surat rekomendasi PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan

Dokumen Persyaratan Permohonan Surat Rekomendasi pada Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan
1. Fotocopy sertifikat PKP
2. Fotocopy KTP
3. Surat pemberitahuan puskesmas setempat
4. Surat pernyataan kesanggupan mentaati Cara Pengolahan Produksi Industri Rumah Tangga Pnagan yang Baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bermaterai Rp.60005. Pas photo berwarna 4x6 (2 lembar)6. Denah lokasi7. Tahapan produksi dan komposisi8. Rencana label pangan9. Daftar susunan organisasi ketenagaan10. No hp yang bias dihubungi

[Gambar]

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO (PLTM)
Mini Hydro Power Plant

Uraian Proyek : 
Seperti kita ketahui bahwa salah satu aspek penting dalam perhitungan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan suatu negara adalah tingkat pertumbuhan listriknya. Berdasarkan data kelistrikan nasional, kapasitas listrik terpasang di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 53.585 MW dan bila dirinci berdasarkan jenis pembangkit listriknya yaitu dengan tenaga air 6,4%, batu bara 52%, gas 24%, BBM 117%, panas bumi 4,4%, dan tenaga lainnya 0,4%. 
Dengan kapasitas terpasang sebesar itu, ratio elektrifikasi negara kita di tahun 2015 masih sekitar 84,35%, itu artinya masih 15,65% penduduk Indonesia yang belum menikmati listrik. Rasio ini masih rendah dibanding negara-negara ASEAN. Adapun sasaran kelistrikan adalah diharapkan dapat mencapai 100% di tahun 2020. 

Kondisi Eksisting :
PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) merupakan investasi prospektif jangka panjang. Kabupaten Pekalongan memiliki sungai-sungai dengan elevasi yang sangat memungkinkan untuk PLTM. Dua lokasi telah dimanfaatkan, namun masih banyak lokasi lain yang sangat berpotensi untuk investasi PLTM. 
Sungai yang berpotensi untuk pembangunan PLTM antara lain : 
1. Sungai Sengkarang (Kec. Lebakbarang)
2. Sungai Welo (Kec. Petungkriyono dan Kec. Doro)
3. Sungai Paingan (Kec. Kajen)
4. Sungai Genteng (Kec. Paninggaran dan Kec. Kandangserang)
5. Sungai Kumenyep (Kec. Lebakbarang)
6. Sungai Wisnu (Kec. Lebakbarang)
7. Sungai Kupang ()Yang melintas di beberapa wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Doro, Kecamatan Talun, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Kajen, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Kesesi dengan dukungan kemiringan lahan yang sangat memadai di daerah sekitar tangkapan air pegunungan serta curah hujan dan debit air yang cukup.Saat ini baru ada 3 (tiga) investor yang memanfaatkan Sungai Welo, Sungai Genteng dan Sungai Sengkarang untuk pembangunan 5 (lima) unit PLTM yang sudah pada tahap pembebasan lahan. Dari 5 (lima) unit diperkirakan menghasilkan tenaga listrik dengan kapasitas 28 MW. Diperkirakan pemanfaatan tersebut baru 30% dari potensi yang ada. 

[Gambar]

PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA)
Development of Ready to Build Environment

Uraian Proyek : 
Untuk mengakomodir pengembangan wilayah kota kabupaten, Kabupaten Pekalongan telah mempersiapkan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) seluas 115,78 Ha meliputi 5 LISIBA :
1.  Lisiba Griya Sarana Mukti, dengan luas 6,77 Ha.
2.  Lisiba Kebon Agung Permai, dengan luas 2,88 Ha.
3.  Lisiba PNS, dengan luas 5 Ha.
4.  Lisiba Bubak, dengan luas 5,5 Ha.
5.  Lisiba A (lahan kosong yang berpotensi untuk Lisiba), dengan luas 95,63 Ha.

Kondisi Eksisting : 
Lingkungan Siap Bangun Kebonagung terletak diDesa Kebonagung,Kecamatan Kajen, tepatnya berada di sebelah barat pusat Kota Kajen.
· Sebelah timur berbatasan dengan jalan provinsi (Wiradesa-Kajen-Banjarnegara);
· Sebelah utara berbatasan dengan jalan kabupaten;
· Sebelah barat berbatasan jalan kabupaten;
· Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
Pemerintah Daerah ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, jaringan telepon dan air bersih melalui APBD maupun APBN dan pada saat ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan pembangunan jalan di Lisiba sepanjang ± 2.650 m, dengan lebar badan jalan 5 m.
Investasi property pada lahan tersebut baru memanfaatkan 10 % dari luas lahanyang dipersiapkaan, sehingga peluang investasi perumahan di lingkungan tersebut masih terbuka lebar.

Analisis Pasar : 
Kawasan Lisiba sudah memiliki sifat kekotaan dan mempunyai tingkat aktifitas dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga prospek ke depan sangat mudah untuk dikembangkan. Dengan lokasi di Ibukota kabupaten, akan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, seiring dengan kebijakan sentralisasi lokasi perkantoran di Kajen akan diikuti meningkatnya permintaan perumahan. 

[Gambar]

KAWASAN INDUSTRI

Keberadaan Kawasan Industri di kota-kota besar telah menimbulkan turunnya daya lingkungan untuk pengembangan fungsi-fungsi lain diluar industri. 
Mengacu kepada Program Pemerintah tentang pertumbuhan dan penyebaran investasi, maka dibutuhkan daerah baru sebagai zona pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang industri, dan Kabupaten Pekalongan telah menyediakan wilayah yang strategis sebagai Kawasan Industri.
Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran melalui penyerapan dan perluasan lapangan pekerjaan sehingga dapat menghasilkan Multiplier Effect bagi daerah sekitarnya.

Secara geografis Kabupaten Pekalongan mempunyai bentuk yang memanjang dari Utara ke Selatan. Di bagian utara termasuk wilayah Pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Kabupaten ini berada diantara 6^o-7^o23' Lintang Selatan, dan antara 109^o-109^o78' Bujur Timur, dengan luas wilayah + 836,13 km.

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi di Kabupaten ini berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, 60 desa/kelurahan (20%) berada di kawasan dataran tinggi, dan 225 desa/kelurahan (80%) berada di kawasan dataran rendah. 

Kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Pekalongan tahun 2015 yang terbesar dihasilkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 32,22%, kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,10%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,70%, dan sektor konstruksi sebesar 6,06%.

Data ASN Dinas Penanaman Modal  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 sebanyak 21 orang sebagai berikut : 

[Gambar]

Sesuai dengan PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN, terdiri dari:

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:

d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri dari:

e. UPT.

VISI dan MISI :

Visi ditetapkan atas dasar pemahaman bersama dan merupakan penjabaran  dari Visi Kabupaten Pekalongan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan serta merupakan gambaran ke arah mana organisasi akan dibawa untuk mencapai tujuan.

Visi Kabupaten Pekalongan adalah "KABUPATEN PEKALONGAN YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 7 misi, yaitu:

1. Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Warga Kabupaten Pekalongan
2. Menuntaskan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan UMKM yang Berdaya Saing
4. Memperkuat Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Menguatkan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani.

Sesuai visi dan misi Bupati Pekalongan  maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan mendukung pencapaian misinya yaitu :

• Menguatkan Implementasi Tata Kelola Pemerintah yang Melayani.