KAWASAN INDUSTRI

Keberadaan Kawasan Industri di kota-kota besar telah menimbulkan turunnya daya lingkungan untuk pengembangan fungsi-fungsi lain diluar industri. 
Mengacu kepada Program Pemerintah tentang pertumbuhan dan penyebaran investasi, maka dibutuhkan daerah baru sebagai zona pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang industri, dan Kabupaten Pekalongan telah menyediakan wilayah yang strategis sebagai Kawasan Industri.
Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran melalui penyerapan dan perluasan lapangan pekerjaan sehingga dapat menghasilkan Multiplier Effect bagi daerah sekitarnya.

Secara geografis Kabupaten Pekalongan mempunyai bentuk yang memanjang dari Utara ke Selatan. Di bagian utara termasuk wilayah Pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Kabupaten ini berada diantara 6^o-7^o23' Lintang Selatan, dan antara 109^o-109^o78' Bujur Timur, dengan luas wilayah + 836,13 km.

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi di Kabupaten ini berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, 60 desa/kelurahan (20%) berada di kawasan dataran tinggi, dan 225 desa/kelurahan (80%) berada di kawasan dataran rendah. 

Kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Pekalongan tahun 2015 yang terbesar dihasilkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 32,22%, kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,10%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,70%, dan sektor konstruksi sebesar 6,06%.

Salah satu penentu kemajuan industri di Kabupaten Pekalongan yaitu sentra industri Tekstil yang memang terus berkembang, baik industri menengah maupun kecil. Untuk industri besar tersebar di sepanjang Pantura, seperti di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Tirto, Kecamatan Buaran, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Wonopringgo. Sedangkan industri kecil tersebar di sentra-sentra industri seperti Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Buaran, Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Sragi, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Wonopringgo. 

Secara umum, bidang Industri di Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi : 
Kelompok Industri Tekstil  (Batik, ATBM, Pakaian Jadi, Percetakan, Kain);
Kelompok Industri Agro (Kerajinan dari tempurung kelapa, enceng gondok, serat pisang);

Potensi Peternakan :
Sapi Potong  (Kec. Petungkriyono, Kec. Lebakbarang, Kec. Kandangserang);
Kerbau (Kec. Kandangserang);
Ayam Broiler (Kec. Kesesi, Kec. Bojong, Kec. Wonopringgo);
Ayam Petelur (Kec. Kandangserang, Kec. Karanganyar).

Potensi Pertanian :
Alpukat (Kec. Lebakbarang, Kec. Petungkriyono, Kec. Karanganyar);
Durian (Kec. Talun, Kec. Lebakbarang, Kec. Kajen);
Mangga (Kec. Sragi, Kec. Siwalan, Kec. Kesesi, Kec. Wiradesa, Kec. Kedungwuni);
Manggis (Kec. Lebakbarang);
Kentang (Kec. Petungkriyono);
Bawang Daun (Kec. Petungkriyono).

Potensi Industri : 
Kain Kasa  (Kec. Bojong, Kec. Kedungwuni, Kec. Buaran);
Sarung Palekat  (Kec. Kedungwuni, Kec. Buaran, Kec. Wonopringgo);
Batik  (Kec. Kedungwuni, Kec. Buaran, Kec. Wonopringgo, Kec. Wiradesa, Kec. Tirto);
Jeans  (Kec. Kedungwuni, Kec. Buaran, Kec. Wonopringgo);
Tenun ATBM  (Kec. Buaran, Kec. Karangdadap, Kec. Tirto);
Pakaian Jadi  (Kec. Kedungwuni, Kec. Buaran, Kec. Wonopringgo); 
Kayu Albasi  (Kec. Kajen).

Potensi Perikanan :
Vanamei  (Kec. Wonokerto, Kec. Siwalan);
Rumput Laut  (Kec. Wonokerto, Kec. Siwalan, Kec. Tirto);
Pengolah Pindang  (Bugangan, Pekajangan, Pangkah, Mejasem, Sijambe);
Pemasar Ikan Basah  (Kec. Wonokerto, Kec. Tirto).

WILAYAH PERUNTUKAN INDUSTRI

Menindaklanjuti pada program pemerintah tentang percepatan pertumbuhan ekonomi, melalui pengembangan industri dibutuhkan daerah baru sebagai ruang peruntukan industri sebagai zona pertumbuhan ekonomi baru khususnya di bidang industri. Untuk itu Kabupaten Pekalongan telah mempersiapkan daerah kawasan industri dan daerah zona industri yang tersebar di beberapa kecamatan. 

Melalui pengembangan kawasan industri diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah dan dapat menyediakan lapangan usaha baru, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat menumbuhkan sektor-sektor ikutan lainnya. 

Luasan Wilayah Peruntukan Industri : 
1. Kec. Siwalan = 1.040,55 Ha.
2. Kec. Wonokerto = 276,39 Ha. 
3. Kec. Tirto = 27,15 Ha.
4. Kec. Bojong = 82,25 Ha. 
5. Kec. Buaran = 46,26 Ha. 
6. Kec. Kedungwuni = 23,88 Ha. 
7. Kec. Sragi = 23,71 Ha. 
8. Kec. Wiradesa = 28,36 Ha.

RENCANA KAWASAN INDUSTRI 

Kabupaten Pekalongan memiliki daerah yang dipersiapkan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Industri, yang merupakan sebagai zona pertumbuhan industri baru Provinsi Jawa Tengah di wilayah Pantura. Area yang dipersiapkan untuk kawasan industri kurang lebih seluas 1.344,09 Ha, meliputi tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Tirto.

Dari luas lahan yang dipersiapkan untuk kawasan industri, kondisi eksistingnya berupa lahan kering/daratan, persawahan produktif, persawahan tidak produktif (terkena rob), lahan tambak, dan lahan pantai sepanjang 10,5 km. 

ZONA INDUSTRI

Disamping lahan kawasan industri yang dipersiapkan untuk pengembangan industri di Kabupaten Pekalongan, dipersiapkan pula beberapa zona industri guna pemerataan pertumbuhan industri di wilayah lainnya. Zona-zona industri tersebut tersebar di beberapa wilayah kecamatan, antara lain : Kecamatan Bojong, Kecamatan Buaran, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa, yang luasnya mencapai 204,46 Ha. 

Luasan Zona Industri :
1. Kec. Bojong = 82,25 Ha.
2. Kec. Buaran = 46,26 Ha.
3. Kec. Kedungwuni = 23,88 Ha.
4. Kec. Sragi = 23,71 Ha. 
5. Kec. Wiradesa = 28,36 Ha.

INSENTIF YANG DIBERIKAN PEMERINTAH :
Bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk : 
1.  Memberikan jaminan rasa aman dan keamanan;
2.  Menjamin adanya kepastian hukum;
3.  Memberikan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat dan terukur;
4.  Memberikan dukungan infrastruktur yang memadai.