Artikel

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Pelanggaran berat dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha.

Tidak,
a.pelanggaran ringan;
b.pelanggaran sedang; atau
c.pelanggaran berat
akan dikenakan sanksi administratif

Pelanggaran ringan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

Ya.
Pengaduan dari Pelaku Usaha dapat disampaikan dalam sistem OSS dengan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha. Pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan dalam sistem OSS dengan validasi NIK terlebih dahulu.

Pengaduan dapat dilakukan dalam hal:

1. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
2. Pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kegiatan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Penyalahgunaan penggunaan sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KP3A dan KPPA wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan secara daring melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

1. penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha;dan
2. penilaian administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.