Artikel

1. Secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
   1. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
   2. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pencabutan atas dasar perubahan maksud dan tujuan badan usaha;
   3. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan
   4. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
2. Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menerbitkan Pencabutan melalui Sistem OSS.

Ya, jika

1. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta; atau b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,

Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/kota, Badan pengusahaan KPBPB, dan administrator KEK sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Perangkat kerja Pengawasan:

1. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
2. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
3. surat pemberitahuan kunjungan;
4. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
5. BAP; dan
6. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Jika Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, Sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin dalam waktu 6 (enam) bulan dan jika dalam waktu 6 bulan tersebut masih belum memenuhi persyaratan, maka sistem OSS akan :

1. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
2. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari1 (satu) kegiatan usaha.

1. Pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi);
2. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), berupa:

1. peringatan tertulis;
2. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
3. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
4. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pelaku Usaha mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila pelaku usaha dijadwalkan untuk dilakukan inspeksi lapangan