Artikel

[Gambar]

Kecamatan Wiradesa

LUASAN KPI: 29,813 ha

LAHAN KPI TERPAKAI: 27,732456 ha

LAHAN KPI TERSISA: 2,080544 ha

PERUSAHAAN YANG BERDIRI:

1. DEKA SARI PERKASA
2. DEWASUTRATEX
3. RATNAJAYA INDAHUTAMA

[Gambar]

Kecamatan Wonokerto

LUASAN ΚΡΙ: 0,3576 hа

LAHAN ΚΡΙ TERPAKAI: 0 ha

LAHAN ΚΡΙ TERSISA: 0,3576 ha

PERUSAHAAN YANG BERDIRI: BELUM ADA

[Gambar]

Kecamatan Wonopringgo

LUASAN KPI: 186,3933 ha

LAHAN KPI TERPAKAI: 105 ha

LAHAN ΚΡΙ TERSISA: 81,3933 ha

PERUSAHAAN YANG BERDIRI

1. HARDASES ARADI INDONESIA
2. WISNU CAKRA PERDANA

PROFIL INVESTASI DAERAH

Kabupaten Pekalongan memiliki luas wilayah sebesar 836,13 km²  yang terbagi ke dalam 19 kecamatan. Wilayah Kabupaten Pekalongan beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata antara 22,19^oC – 24,75^oC pada tahun 2024.

Secara geografis, Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di sebelah utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah selatan, Kabupaten Pemalang di sebelah barat, serta Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan di sebelah timur. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dengan ketinggian berkisar 4-70 mdpl dan sebagian lain adalah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 276-1.294 mdpl.

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2024 adalah sebanyak 1.019.006 jiwa dengan rata-rata pengeluaran setiap bulan sebesar Rp1.240.752,00 di mana 56% untuk kelompok makanan dan 44% untuk non makanan. Angka ini berbanding lurus dengan perkembangan wisata kuliner di Kabupaten Pekalongan yang semakin banyak dan inovatif. Selain wisata kuliner, pemerintah Kabupaten Pekalongan juga tengah mengeksplorasi pengembangan objek wisata alam maupun sektor lain agar investasi di Kabupaten Pekalongan kian bertumbuh.

[Gambar]

Berikut Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kabupaten Pekalongan per Tahun:

LKPM Tahun 2025

[Gambar]

Selamat Memperingati Hari SUMPAH PEMUDA

"Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu"

SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

1. Gerbang Tol

Kabupaten Pekalongan memiliki akses Gerbang Tol (GT) yang terletak di Kecamatan Bojong. Posisi gerbang tol  yang strategis di wilayah Bojong membuat perjalanan lintas daerah baik dari maupun menuju Kabupaten Pekalongan menjadi lebih mudah dan singkat. Jalur di sekitar keluar-masuk Gerbang Tol tertata dengan rapi untuk menghindari kemungkinan kepadatan pengguna jalan serta terdapat fasilitas SPBU terdekat. Jalan tol ini turut menghubungkan Kabupaten Pekalongan dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang di mana jarak tempuhnya hanya sekitar 1 jam.

2. Kondisi Jalan

Akses jalan yang memadai dapat mendukung kelancaran aktivitas logistik yang diharapkan akan berdampak pada meningkatnya produktivitas kegiatan usaha di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan telah melakukan perbaikan untuk akses jalan kabupaten. Jalan dengan kondisi Baik meningkat sebesar 3,48% menjadi sepanjang 313.275 km. Jalan kondisi Sedang juga diketahui mengalami peningkatan menjadi 233.091 km. Sementara jalan dengan kondisi Rusak berkurang sebesar 2,71% menjadi 60.573 km dan Rusak Berat berkurang sebesar 0,91% menjadi 90.957 km.

Selain jalan kabupaten, Kabupaten Pekalongan juga dilintasi oleh jalur provinsi sepanjang 91,24 km dengan rincian 82,55 km jalan aspal dan 8,69 km jalan beton. Perbaikan signifikan telah dilakukan dari tahun 2023 ke 2024 sehingga jalan provinsi dengan kondisi baik meningkat sebesar 6,75% menjadi sepanjang 48,84 km. Sementara jalan provinsi dengan kondisi sedang berkurang menjadi 29,90 km. Penurunan paling signifikan terjadi pada jalan dengan kondisi rusak berat yang turun sebanyak 1,46% menjadi sepanjang 1,33 km.

LKPM

Apa itu LKPM?

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021).

Dasar Hukum LKPM

1. Pasal 15 huruf (c) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 5 huruf (c)
2. Peraturan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Manfaat LKPM

Bagi Pelaku Usaha:

1. Sebagai sarana komunikasi dengan pemerintah:
   Menyampaikan perkembangan realisasi investasi dan kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga pemerintah dapat membantu mencari solusi.
2. Meningkatkan kredibilitas perusahaan:
   Perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM menunjukkan kepatuhan dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha.

[Gambar]

"Selamat Hari Santri Nasional 2025, semoga semangat juang para santri di masa lalu terus menjadi inspirasi kita dalam menjaga NKRI."

"Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia."