LKPM

Apa itu LKPM?

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021).

Dasar Hukum LKPM

1. Pasal 15 huruf (c) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 5 huruf (c)
2. Peraturan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Manfaat LKPM

Bagi Pelaku Usaha:

1. Sebagai sarana komunikasi dengan pemerintah:
   Menyampaikan perkembangan realisasi investasi dan kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga pemerintah dapat membantu mencari solusi.
2. Meningkatkan kredibilitas perusahaan:
   Perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM menunjukkan kepatuhan dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha.
3. Mempermudah pengurusan perizinan dan fasilitas investasi:
   Data dari LKPM menjadi dasar evaluasi untuk pemberian insentif, kemudahan, atau fasilitas investasi lainnya.
4. Sebagai alat monitoring internal:
   LKPM membantu perusahaan menilai capaian investasi dan efisiensi kegiatan operasional secara periodik.

Bagi Pemerintah:

1. Sebagai dasar penyusunan kebijakan investasi nasional dan daerah:
   Data LKPM digunakan untuk mengetahui tren realisasi investasi dan menentukan sektor prioritas.
2. Meningkatkan koordinasi antar lembaga:
   Data LKPM digunakan lintas instansi untuk perencanaan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.
3. Sebagai dasar perbaikan iklim usaha:
   Kendala yang dilaporkan investor dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki pelayanan dan regulasi dalam memfasilitasi pelaku usaha.

Siapa Yang Wajib Menyampaikan LKPM?

Semua pelaku usaha, kecuali:

1. Pelaku Usaha Mikro
2. Perusahaan di bidang usaha hulu migas
3. Perbankan
4. Lembaga keuangan non bank dan asuransi

Kapan Penyampaian LKPM?

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021:

1. Pelaku Usaha kecil: 6 bulan sekali dalam 1 tahun

2. Pelaku Usaha menengah dan besar: 3 bulan sekali dalam 1 tahun

Bagaimana Cara Menyampaikan LKPM?

Panduan dari OSS

Informasi lebih lanjut atau bantuan terkait LKPM:

• Hubungi Helpdesk LKPM : 0851 - 1719 - 8763
• Datang langsung ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Pekalongan