Artikel

Pembagian kewenangan diatur di dalam Lampiran Huruf R. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah

khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI

Terhadap kantor perwakilan perusahaan asing berlaku ketentuan pembatasan sebagai berikut: a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya; b. mempersiapkan pendirian dan Pengembangan Usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia; c. berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi; d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/ transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.

Kewajiban divestasi saham badan usaha PMA yang telah ditetapkan pada surat persetujuan dan/atau Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2020 ini, tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Untuk pengambilan antrian OSS dapat dilakukan melalui oss.go.id, pada bagian laman web paling bawah terdapat Ambil Kuota Antrian Konsultasi di PTSP BKPM lalu KLIK DISINI untuk pengambilan kuota nomor antrian layanan.

Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.00O.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Usaha jasa konsultasi konstruksi tidak dapat digabung dengan kegiatan usaha jasa pekerjaan konstruksi dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Perizinan berusaha pada sektor keuangan berupa perizinan berusaha untuk perbankan dan non-perbankan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau BI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap