Artikel

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 setiap pelaku usaha yang memiliki badan usaha dalam bentuk CV wajib untuk mendaftarkan badan usahanya kepada Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepemilikan saham peserta Indonesia akibat dari pelaksanaan divestasi saham, setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dapat dijual kembali kepada perseorangan warga negara Indonesia/perseorangan warga negara asing/badan usaha Indonesia/badan usaha asing dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan-perizinan yang memang masih terdapat PNBP untuk pemasukan anggaran daerahnya, selama tidak bertentangan dengan Peraturan yang ada itu tetap berlaku apa adanya. Nanti peraturan-peraturan itu turun secara struktural, dari PP kemudian nanti ada Permen atau Perban, kemudian nanti di daerah juga didapatkan amanat di dalam PP No. 6/2021 untuk menyusun Raperda dan Raperkadanya. Selama hal-hal tersebut yang mengatur PNBP itu masih memiiki dasar yang kuat dan tidak bertentangan dengan prispip perizinan pusat maka masih tetap dapat dilakukan. Jadi tidak ada permasalahan, kecuali memang hal-hal yang sudah diatur ditiadakan. Tetapi kalau selama itu tidak ditiadakan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada saat ini maka dapat tetap berlaku

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 Pasal 6 Perizinan Berusaha mencakup: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap diberikan kepada:

1. orang asing sebagai pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan; dan
2. orang asing sebagai pemegang saham yang tidak menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan.

Orang asing sebagai pemegang saham harus memenuhi kriteria, yaitu:

1. sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta; atau
2. sebagai pemegang saham dan tidak sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta.

NIB berlaku sebagai pengganti TDP sehingga tidak ada TDP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, sedangkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tetap Pelaku Usaha proses di bagian izin usaha.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sertifikat Standar adalah perizinan berusaha berupa pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

Pasal 33 Ayat 1 UU No.25 Tahun 2007 bahwa Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain