Artikel

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri

Jangka waktu HGU diatur dalam Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat bahwa terhadap Kawasan Berikat dapat diberikan fasilitas di bidang Kepabeanan dan Cukai berupa kemudahan: a. pelayanan perizinan; b. pelayanan kegiatan operasional; dan/atau c. selain.

FDI yang dicatat oleh Bank Indonesia (BI) adalah investasi di Indonesia yang dilakukan oleh non-residen (seseorang atau sebuah badan usaha yang telah tinggal di suatu negara setidaknya selama 1 tahun dan memiliki kegiatan ekonomi utama di negara tersebut) dengan minimal kepemilikan saham ?10% (batas minimal investor untuk memiliki hak voting). Sementara itu, PMA menggunakan pendekatan kewarganegaraan ( citizenship ) di mana penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (UU No. 25/2007).

Mengacu pada pasal 187 ayat (1) PP No. 5/2021 dan pasal 30 ayat (2) Peraturan BKPM No. 4/2021, klasifikasi kegiatan usaha berupa:

1. kegiatan usaha utama
2. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
3. kantor cabang administrasi.

KBLI 62019 AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA  

Kewajiban divestasi saham dapat tidak dilaksanakan apabila ketentuan yang berlaku tidak mewajibkan divestasi dan di dalam dokumen akta perusahaan para pemegang saham menyepakati:

1. untuk badan usaha PMA yang tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, pihak Indonesia menyatakan bahwa tidak menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan divestasi saham yang tercantum didalam surat persetujuan dan/atau Izin Usaha; atau
2. untuk badan usaha PMA yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia manapun untuk menjual saham.

Sebaiknya KBLI yang tercantum pada akta sama dengan yang tercantum pada NIB dan KBLI tersebut memang benar akan dilakukan oleh pelaku usaha.