Artikel

Layanan perizinan dan nonperizinan di Sektor Minyak Bumi dah Gas yang diproses di BKPM adalah sebagaimana tercantum Pasal 4 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018, yaitu:

1. Izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi;
2. Izin survei;
3. Izin Usaha penyimpanan minyak dan gas bumi;
4. Izin Usaha pengolahan minyak dan gas bumi;
5. Izin Usaha pengangkutan minyak dan gas bumi;
6. Izin Usaha niaga umum minyak dan gas bumi; dan
7. izin kantor perwakilan asing subsektor minyak dan gas bumi. Sementara untuk Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas atau yang disebut SKUP Migas sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018, diproses di Direktorat Jenderal Migas.

Izin KPPA berlaku selama kantor perwakilan perusahaan asing melakukan kegiatan.

Pencabutan SKDU merupakan tindak lanjut diterapkannya PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 yang terbit pada 30 maret 2017

Pencabutan SKDU merupakan tindak lanjut diterapkannya PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 yang terbit pada 30 maret 2017.

Sekiranya Yayasan yang didirikan bersifat komersial dan membutuhkan perizinan sebagaimana diatur di PP 5/2020 maka yayasan tersebut perlu mengajukan perizinan berusaha di OSS. Namun, bila Yayasan yang didirikan tidak beroperasi komersial, maka tidak perlu mengajukan perizinan via OSS.

Bisa, selama kegiatan tersebut bukan kegiatan yang tertutup untuk penanaman modal.

Untuk risiko rendah, NIB tersebut sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Setiap pelaku usaha wajib melaporkan LKPM.