Artikel

Berdasarkan ketentuan dalam Per BKPM 4 2021 bahwa NIB berlaku sebagai Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan. dengan NIB, pelaku usaha sudah langsung menjadi anggota BPJS karena data NIB akan terkirim. Jadi memang tidak divalidasi di situ karena NIBnya sudah langsung otomatis kita berlakukan sebagai anggota dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, barulah setelah itu pelaku usaha akan memfollow up ke BPJS, termasuk juga BPJS akan menghubungi perusahaan untuk menindaklanjuti.

Peraturan Menteri ATR/BPN No.17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis.

Berdasarkan Peraturan BKPM 4 2021 dapat diakomodir jika melakukan lebih dari satu kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang berbeda.

Berdasarkan Peraturan BKPM 4 2021 Pelaku usaha orang perseorangan adalah individu (WNI) yang melakukan kegiatan usaha.

KBLI tersebut termasuk kategori resiko menengah tinggi untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

KBLI tersebut termasuk kategori resiko tinggi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

KBLI tersebut termasuk kategori resiko menengah tinggi untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Berdasarkan Peraturan BKPM 4 2021 dapat diakomodir bisa mengajukan Angka Pengenal Importir yaitu Angka Pengenal Importir Produsen.

KBLI tersebut termasuk kategori resiko menengah tinggi untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...