Instansi yang berwenang terkait kegiatan Pengawasan Penanaman modal:

1. Pemerintah Pusat dilakukan oleh Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah provinsi atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ruang lingkup kegiatannya di daerah kabupaten/kota;
4. Badan pengusahaan KPBPB atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KPBPB; dan
5. Administrator KEK atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KEK.