Kementerian/Lembaga melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama, Pemerintah Daerah provinsi melalui DPMPTSP provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dapat mengajukan hak akses penggunaan Sistem OSS kepada Lembaga OSS secara daring dengan mengisi data permohonan paling sedikit memuat:

1. Nama Kementerian/Lembaga, DPMPTSP provinsi/ kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB;
2. Nama penanggung jawab hak akses;
3. Identitas penanggung jawab hak akses;
4. Kedudukan dalam Kementerian/Lembaga, DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB;
5. Nomor telepon; dan
6. Alamat surel penanggung jawab.