Hak akses kepada Kementerian/Lembaga dan DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB diberikan untuk:

1. Mendapatkan data Pelaku Usaha;
2. Melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Penyusunan jadwal pengawasan; dan
4. Penyampaian hasil pengawasan/Berita Acara Pemeriksaan Proyek.